Gerindra minta Sultan lepas dari parpol

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Dengan diserahkannya draf RUU Keistimewaan DIY versi pemerintah ke DPR, akan membuka babak baru jalan panjang pembahasan keistimewaan Yogyakarta.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, fraksinya tetap konsisten mendukung penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Sri Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Namun, Muzani berharap, Gubernur DIY saat ini, Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga legowo untuk melepas baju partai politik yang melekat padanya.

"Kami tetap akan dukung penetapan, tapi kami juga meminta Sultan untuk lepas dari partai politik. Itu harapan kami," kata Muzani.

Sebagai raja yang menjadi harapan masyarakat Yogyakarta, penetapan Sultan dinilai sebagai bentuk memenuhi aspirasi masyarakat. Hal itu juga inheren dengan sejarah Yogyakarta dalam terbentuknya NKRI. Karena itu, menurut Muzani, Sultan harus berdiri di atas semua golongan.

"Artinya kan Sultan itu harapan semua golongan. Jangan ketika diposisikan sebagai Gubernur, kemudian menggunakan wibawanya untuk kepentingan politik tertentu. Biarkan semua parpol dan masyarakat merasa memiliki Sultan," kata Sekjen Partai Gerindra ini.

Ketika ditanya apakah mundur dari parpol akan menjadi syarat yang akan diajukan ke Sultan untuk mendukung penetapan, Muzani mengatakan, hal itu merupakan harapan partainya. "Kita mengikuti kehendak masyarakat, tapi harapan kami itu juga penting," ujarnya.