Presiden Juga Kerap Bawa Istri ke Luar Negeri

Ganjar berbalik mengkritik kepada Presiden yang kerap membawa keluarga.

cari berita - Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan studi banding ke luar negeri diakui kerap membawa anggota keluarganya. Memang tidak ada larangan dengan catatan tidak dibiayai negara. Ada pertanyaan dari anggota DPR, mengapa keluarga Presiden tidak dipermasalahkan?

"Kenapa cuma anggota DPR? Sementara Presiden, Wakil Presiden, dan menterinya juga kerap kali membawa istrinya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, yang juga membidangi pemerintahan dalam negeri, Ganjar Pranowo, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com di Jakarta, Selasa 2 November 2010.

Menurut Ganjar, permasalahannya bukan pada membawa keluarga atau tidak, namun lebih melihat urgensinya ketika anggota DPR melakukan kunjungan kerja dalam rangka studi banding.

Ganjar menegaskan, tidak ada larangan bagi anggota dewan untuk membawa keluarganya saat perjalanan dinas ke luar negeri. Namun, dengan catatan tidak dibiayai oleh negara. "Kalau memang istrinya mau ikut, agar bisa mendapatkan support, ya tidak masalah," ujar dia.

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, ada dua hal yang harus diperhatikan anggota Dewan ketika ingin melakukan studi banding, yakni melakukan persiapan terlebih dahulu minimal enam bulan sebelum pergi studi banding.

Salah satunya mencari literatur bahan-bahan dari internet dan korespondensi dengan kedutaan negara yang akan dikunjungi. Setelah itu didesain dan ada beberapa hal yang memang diperlukan, karena kurang lengkap di literatur internet. "Barulah diputuskan berangkat studi banding," ungkap dia.

Namun, mekanisme ini tidak pernah dilakukan oleh anggota DPR. Ia mengaku kunjungan ke luar negeri untuk studi banding lebih banyak yang tidak tersusun apa yang akan dicari dan dikerjakan di negara yang dikunjungi. "Bahkan mereka mencari negara yang belum dikunjungi sebelumnya, jadi tidak ada urgensinya," tutur Ganjar.

Ganjar menilai permasalahan ini lebih kepada tidak adanya kepemimpinan dari setiap anggota DPR yang menjadikan studi banding hanya sebagai plesiran tanpa hasil yang didapatkan, guna menunjang tugas-tugas legislatif.

"Seharusnya yang pergi studi banding tidak perlu banyak, dipilih saja yang memang memiliki tingkat kemampuannya cukup kredibel. Ya minimal hanya tiga orang," ujarnya.