Harus Ada 10 Helikopter di Mentawai Untuk Memperlancar Bantuan

cari berita - Padang - Pola penanggulangan bencana alam yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilai lamban, terus mendapat perhatian. Kalangan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Lumbung Derma menyatakan semestinya pemerintah menyediakan setidaknya 10 helikopter untuk efektivitas penanggulangan bencana.

Koordinator Koalisi Lumbung Derma, Khalid Saifullah menilai, memasuki hari ketujuh tsunami melanda Mentawai, namun proses tanggap darurat berjalan sangat lamban. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, masih mengandalkan pihak luar dalam mengkoordinir penyelenggaraan penanggulangan bencana di Mentawai.

Lambannya respon dan intervensi yang dilakukan pemerintah berdampak terhadap menumpuknya bantuan di berbagai Posko, baik di Posko Pusdalops di Padang maupun posko BPBD Mentawai di Sikakap. Lumbung Derma menilai, selain faktor geografis dan cuaca, persoalan yang paling mendasar adalah minimnya dukungan transportasi dan komunikasi yang semestinya sejak awal diinternvensi pemerintah. Sebab dalam kondisi normal pun juga menjadi masalah utama di Mentawai.

“Diperlukan setidaknya 10 helikopter capung, 50 speedboat, 25 kapal motor menengah dan lima kapal rumah sakit, agar penanggulangan efektif. Tapi ini tidak disediakan pemerintah, maka penanganannya menjadi lamban,” tukas Khalid Saifullah melalui telepon dari Padang, Senin (1/11/2010).

Menurut Khalid, jaringan 24 organisasi yang tergabung dalam Lumbung Derma, yang relawan-relawannya sekarang terus bekerja membantu penanggulangan bencana di Mentawai, memiliki pengalaman hingga 15 tahun di Kepulauan Mentawai. Berdasarkan pengalaman itu, dan melihat kondisi kerusakan maupun korban yang terjadi di Mentawai pasca tsunami maka ketersediaan alat angkut udara dan laut harus menjadi prioritas utama.

Alat transportasi ini semestinya disediakan dalam jumlah yang cukup, sebab jalur transportasi di Mentawai hanya bisa mengandalkan laut dan udara. Jalur darat tidak bisa diharapkan untuk mencapai daerah-daerah yang terkena bencana, karena kondisinya yang rusak maupun karena belum terbangun sama sekali sarana transportasinya.

“Ketika kondisi laut tidak memungkinkan untuk mendistribusikan bantuan, semestinya jalur udara yang bisa diefektifkan. Tetapi karena sangat terbatas, akhirnya bantuan itu tidak diterima para korban yang membutuhkan,” katanya.

Khalid mengakui adanya kendala cuaca di lapangan, tetapi faktor cuaca tidak layak untuk selalu dijadikan alasan untuk tidak mendistribusikan bantuan. Untuk menyiasati kendala cuaca, pihaknya mengusulkan agar kapal-kapal besar milik militer, polisi, ASDP dan Pelni digerakkan mendekat sampai jarak yang aman untuk berlabuh di sekitar kampung-kampung yang terkena bencana.

"Distribusi bantuan yang lamban akan menimbulkan dampak buruk bagi korban. Pemerintah berkontribusi untuk melanggar hak asasi korban gempa dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai bila hal ini tidak segera diatasi,” kata Khalid.